• Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bali - Bersahaja, Berintegritas, Berpengalaman, Berkomitmen - Suara Golkar Suara Rakyat
    • Selamat Datang di Website Resmi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bali - Bersahaja, Berintegritas, Berpengalaman, Berkomitmen - Suara Golkar Suara Rakyat

SEJARAH IDEOLOGI POLITIK PARTAI GOLKAR



Golongan Karya (Golkar) memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar dilatarbelakangi upaya untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan ideologi negara Pancasila. Dengan semangat dan tujuan yang sama, membendung pengaruh PKI, berbagai eksponen anti-komunis berhimpun dalam wadah Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar menduduki peranan yang penting sebagai partai pemerintah. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan Non sektarian. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.

Golkar pertama kali terbentuk dengan nama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama, Golongan Karya), organisasi inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Golkar. Sekber Golkar pertama kali terbentuk atas rencana dari Jenderal A. H. Nasution bersama rekan-rekannya di TNT pada Oktober 1964, pada mulanya ia adalah sebuah federasi yang begitu longgar yang tujuannya adalah mengimbangi PKI. Yang mana terdiri dari anggota Gerakan Tentara Pelajar, kelompok cendekiawan, dan tentara. Komponen-komponen Sekber Golkar terdiri dari ABRI dan tiga organisasi massa yang disponsori ABRI, yaitu Soksi (Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Kosgoro (Koperasi Simpan Tabung Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong).

Baru setelah terjadinya kudeta 1965 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia maupun bagi Golkar sendiri. Dengan dihentikannya seluruh kegiatan PKI beserta antek-anteknya maka tumbanglah kekuasaan Orde Lama. Bersamaan dengan itu maka lahirlah Orde Baru. Peristiwa pemberontakan PKI 1965 berimbas sekurang-kurangnya pada dua simbol kekuatan politik orde sebelumnya, yaitu ditumpasnya PKI dan tamatnya kekuasaan Soekarno. Tergulingnya dua kekuatan tersebut berdampak pula pada perubahan struktur politik yang ada, seperti berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin. Bertolak dari peristiwa itulah era kejayaan Orde Baru dimulai.

Hingga awal Orde Baru, tidak ada satu pun partai politik yang mewakili kepentingan militer. Partai-partai politik di masa lalu selalu mewakili kepentingan sipil. Kehadiran Golongan Karya di masa Orde Baru ini dapat dipandang sebagai realisasi dari keinginan para elite politik, yang dalam kurun pertama Orde Baru digantikan oleh ABRI ditambah teknokrat sebagai pengganti kaum sipil di masa Orde Lama, dalam rangka pembaharuan politik di Indonesia. Di lain pihak, berbarengan dengan itu kehadiran Golongan Karya, sebagai perpanjangan tangan ABRI di lembaga sipil, semakin mendesak kedudukan partai politik. Kenyataan menunjukkan pada mulanya semua atau setidak-tidaknya sebagian besar pimpinan teras Golongan Karya di masing-masing tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif di kesatuannya masing-masing. Baru di tahun-tahun berikutnya pimpinan tersebut diharuskan menanggalkan baju militernya dengan dipensiunkan terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke dalam Golongan Karya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Golongan Karya pada masa Orde Baru di dominasi oleh ABRI.

Pada perkembangan berikutnya, pada masa Orde Baru adanya kebijakan penciutan kontestan Partai Politik dan penyeragaman asas Partai. Jika pemilu1955 diikuti oleh banyak partai, pada. pemilu 1971 diikuti 10 parpol, selanjutnya pada, Pemilihan Umum 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Ini merupakan perkembangan dari gagasan fusi partai yang dilakukan oleh pemerintahan Orde, Baru. Dalam salah satu konsideran UU No. 3/1975 mengenai Partai Politik dan Golkar disebutkan, “dengan adanya tiga, organisasi kekuatan sosial politik tersebut, diharapkan agar partai-partai politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan proses pembangunan.

Sejak 1971, Golkar telah berubah dari sekedar sebuah federasi yang longgar untuk mengimbangi PKI menjadi sebuah partai politik yang digunakan untuk menjadi mesin pemilu. Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Setelah itu, hal yang secara umum relatif sama juga terjadi pada, masa-masa pemilihan umum berikutnya. Terlebih setelah pada 16 Agustus 1982, Golkar selalu menjadi Mainstream yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya juga dilihat karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai'pemerintah, ditambah lagi militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar dan juga, adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu. Golkar juga selalu mendapat perlakuan istimewa pada pemerintahan saat itu dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.

Di dalam kepengurusannya, juga telah banyak tokoh-tokoh politik nasional yang memimpin Golkar. Dan struktur kepartaiannya juga telah banyak mengalami perubahan sejak terbentuk sampai saat ini. Setelah pemilu 1971, Sekber Golkar melakukan reorganisasi dan namanya secara formal disingkat menjadi Golkar. Dan pada saat itu juga struktur dan komposisi Golkar yang baru terbentuk, yang terdiri dari sebuah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang merupakan badan eksekutifnya, dan ketua umumnya adalah Mayjen Sokowati. Pada Munas 1973, struktur Golkar mengalami perubahan, yang mana. Dewan Pimpinan sebagai badan eksekutifnya. Dewan Pimpinan ini terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP),Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD tkt 1), dan Dewan Pimpinan Dati II, dan ketua umumnya pada saat itu masih di ketuai oleh Mayjen Sokowati. Selanjutnya kepemimpinan Golkar di masa Orde Baru diteruskan oleh Amir Murton, SH (1978-1983), Sudharmono, SH. (1983-1988), Wahono (1988-1993) dan Harmoko (1993-1998). Dimana sebagai ketua dewan pembina Golkar pada mesa Orde Baru itu selalu di jabat oleh Soeharto, yang notabene merupakan presiden pada saat itu.

Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan Golkar, dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Birokrasi, dan. Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu, adalah kekuatan utama. Golkar. Seluruh anggota Korpri atau pegawai negeri, otomatis menjadi anggota Golkar. Jalur “G” terdiri atas tiga kelompok induk organisasi, yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Memasuki era reformasi, ketika rezim Orde Baru tumbang, banyak kalangan yang memprediksikan bakal runtuhnya Golkar bersama rezim yang menjadi patron politiknya. Berbagai macam tekanan politik pun dialamatkan kepadanya. Pada waktu itu Golkar di ambang kehancuran dan diprediksikan akan lenyap. Golkar menghadapi hujatan politik yang begitu dahsyat, termasuk ada yang menginginkan agar Golkar dilarang. Tantangan lain yang dihadapi Golkar pada era Reformasi adalah kuatnya tekanan eksternal yang menghendaki pembubaran Golkar. Sebagai tulang punggung kekuasaan Orde Baru, Golkar menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok masyarakat terutama yang merasa dirugikan oleh sistem yang dikembangkan selama Orde Baru. Mereka menuntut agar Golkar dibubarkan atau minimal tidak diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum.

Runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tentu saja berimbas kepada semakin terpuruknya citra Golkar yang menjadi pendukung utama dan setia rezim tersebut. Citra negatif yang diberikan publik seiring dikaitkan dengan karakteristik; bahwa Golkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru, Golkar eksis dan besar karena kepemimpinan Soeharto, Golkar merupakan partai yang mendukung dan menumbuh suburkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, Golkar menggunakan politik uang di dalam setiap kegiatan politiknya dan GOLKAR kurang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang mendukungnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara Golkar pada pemilu di era Reformasi.

Pada Munas 1998, Golkar merubah dirinya menjadi Partai Politik dengan paradigma baru, yang bertujuan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar baru bersifat reformis yang berbeda. dengan Golkar lama dan memandang demokrasi suatu keniscayaan dengan visi barunya, yaitu: 1. Terbuka, .2. Mandiri, 3. Demokratis, 4. Moderat, 6. Mengakar dan. Responsif.69Munaslub Golkar 1998 memberikan ruang wacana bagi berkembangnya konsep paradigm baru sebagai respons Golkar yang mendasar terhadap perkembangan politik yang terjadi diera reformasi. Konsep paradigma baru tersebut dilontarkan oleh Akbar Tandjung dalam penyampaian visi misinya sebagai kandidat ketua umum DPP Golkar dalam Munaslub tersebut. Inti dari paradigma baru tersebut adalah mengharapkan Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa. dan Negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.

Pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung inilah partai Golkar banyak diuji. Dengan strategi politik yang dimilikinya Partai Golkar tetap eksis di panggung politik Indonesia. Dalam keadaan tertatih, remuk dan langkah yang terseret karena kaki tergelayuti beban sejarah yang berat, di bawah Kepemimpinan Akbar Tandjung Golkar sebisa-bisanya berusaha mempertahankan eksistensinya dalam pemilu 1999.71 Perkiraan Golkar akan segera habis setelah lengsernya Pak Harto ternyata meleset. Perjuangan Akbar Tandjung dan kelompoknya telah membawa Partai Golkar menjadi pemenang kedua pada Pemilu 1999 setelah PDIP. Partai Golkarmemperoleh 23.741.758 suara (22,44%) sehingga menduduki 120 kursi DPR. Berhasil menempati urutan kedua setelah PDI-P yang memperoleh 33% suara. Dengan komposisi itu, berarti Partai Golkar telah melewati masa kritis yang dialaminya.

Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung berusaha membenahi diri dan tetap eksis. Di situlah partai ini harus mengalami tempaan paling berat. Dua persoalan berat yang harus dihadapi. Pertama, Akbar Tandjung harus berani mengemudikan partai secara benar agar mampu keluar dari stigma Orde Baru. Problem ini sungguh sulit karena Akbar Tandjung harus melakukan reposisi internal secara menyeluruh. Mengubah haluan partai di tengah resistensi kekuatan lama dan ketiadaan prospek sehubungan tingginya kemarahan publik. Kedua, merencanakan perubahan itu secara ekstemal kendatipun sebagian besar kalangan tidak mempercayainya. Bahkan memusuhinya secara sengit. Sudan dapat dibayangkan, apapun langkah Akbar Tandjung menjadi serba sulit. Secara internal dia harus berhadapan dengan kekuatan lama yang menghendaki perubahan yang paling minim. Pada saat yang sama, secara eksternal, dia harus menghadapi intimidasi, provokasi, teror, dan aneka bentuk tekanan lainnya yang berusaha menghancurkan dirinya dan partainya.Namun di tengah begitu banyaknya partai politik pada pemilu 1999 dan 2004, mesin politik Golkar relatif jauh lebih baik di banding Parpol-Parpol lain. Ini terbukti ketika partai Golkar kembali mengikuti pemilu 2004, yang menempatkannya pada urutan pertama di dalam perolehan suara (21,58%). Dan menempatkan kembali Golkar menjadi partai besar di Indonesia.


 AGENDA KEGIATAN
Foto Kegiatan

TWEET TERBARU
FACEBOOK FANS
INSTAGRAM KAMI