• Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bali - Bersahaja, Berintegritas, Berpengalaman, Berkomitmen - Suara Golkar Suara Rakyat
    • Selamat Datang di Website Resmi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bali - Bersahaja, Berintegritas, Berpengalaman, Berkomitmen - Suara Golkar Suara Rakyat

IDEOLOGI POLITIK PARTAI GOLKAR



Pada tahun 1955 bangsa Indonesia mengukir sejarah dalam praktek demokrasi, dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas dan rahasia (luber). Pada masa tersebut, Indonesia menghadapi berbagai persoalan, baik ekonomi, sosial maupun politik dengan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pemilu itu, sebanyak 28 partai politik turut serta menjadi kontestan pesta demokrasi tersebut.47 Setelah berbagai kampanye yang ramai dan melelahkan, akhirnya muncul empat kekuatan partai politik terbesar yang sekaligus keluar sebagai “pemenang”. Partai politik tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan perolehan suara yang begitu besar jika dibandingkan partai-partai lain semisal Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba atau Partai Sosialis Indonesia (PSI) merupakan sebuah hal yang mengejutkan.

Kemenangan PKI ini merupakan ancaman bagi lawan politiknya, baik dari kalangan partai atau pun kelompok lain, khususnya militer.49 Setelah tahun 1955 tersebut, Indonesia memasuki masa-masa kritis sekaligus menentukan. Hal ini ditandai dengan perdebatan-perdebatan sengit dalam merumuskan dasar negara, dan ketegangan fisik di berbagai daerah yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Hal ini karena sampai tahun 1959 berbagai kelompok yang berdebat di Majelis Konstituante tidak mampu menemukan jalan tengah sebagai suatu kompromi untuk menentukan undang-undang dan dasar negara. Dengan dekrit ini, Presiden membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara, dan mengumumkan bahwa era demokrasi liberal telah berakhir dan saatnya bangsa Indonesia memasuki sebuah masa yang ia namakan sebagai demokrasi yang terkontrol, yaitu Demokrasi Terpimpin.

Salah satu doktrin terkenal dari era ini adalah Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Politik Presiden Soekarno, terlihat cenderung memberi ”ruang” yang cukup pada pemenang Pemilu tahun 1955, sehingga iklim politik tersebut menguntungkan PKI untuk mengembangkan kekuatannya. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan di pihak militer (AD).51 Kekhawatiran ini sangat beralasan melihat PKI dengan berbagai organisasi Onderbouw-nya semakin tumbuh besar dan berpengaruh.52 Dengan berbagai strategi dan taktik mereka mencoba menghalangi perluasan pengaruh PKI. Salah satu strategi yang dilakukan oleh militer adalah membentuk atau mendukung berbagai organisasi tandingan bagi organisasi-organisasi onderbouw PKI sebagai upaya meredam tindakan PKI, yaitu misalnya Soksi (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), Gakari (Gerakan Karyawan Republik Indonesia), BPPK (Badan Pembina Potensi Karya), Kosgoro (Koperasi Simpan Gotong Royong), dan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) serta menyeponsori terbitnya suratsurat kabar seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.53 Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno menjelaskan konsepsinya untuk keluar dari Demokrasi Liberal. Presiden mengajak masyarakat dan elit politik untuk membentuk kabinet “Gotong Royong” yang mengikutsertakan empat partai besar termasuk PKI. Selain itu diperkenalkan badan baru yang dinamakan Dewan Nasional dengan perwakilan buruh, petani, pemuda dan wanita. Bahkan Presiden menyanggupi untuk memimpin dewan ini.54 Berawal dari konsepsi ini dan didorong persaingannya dengan PKI yang semakin menajam, pada pertengahan 1960-an Jenderal Nasution dan beberapa orang rekannya membuat suatu rencana untuk membentuk Sekber Golkar, sebuah organisasi yang akan digunakan untuk memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.

Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer, untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasiorganisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.56 Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/1964.57 Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menanda tangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratignyo (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris. Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri.


 AGENDA KEGIATAN
Foto Kegiatan

TWEET TERBARU
FACEBOOK FANS
INSTAGRAM KAMI